Kabupaten Fakfak – Pengembalian Pemprov Plt Kepala Inspektorat Papua Barat, Erwin Saragih, tegas kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan pengembalian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun anggaran 2024.
Ia menyatakan, bahwa berdasarkan temuan BPK yang diterbitkan pada 24 Juli 2025, nilai temuan mencapai Rp 33.619.151.208 atau Rp 33,6 miliar lebih.
Dikatakan Erwin bahwa dari total kewajiban pengembalian Rp 33,6 miliar, masih tersisa Rp 20,2 miliar yang belum dikembalikan.
“Pengembalian anggaran tahun 2024 dari hasil peninjauan BPK masih tersisa Rp 20.259.928.393 atau Rp 20,2 miliar lebih,” ujarnya Jumat (12/9/2025).
Artinya, kata Erwin Saragih, jumlah anggaran (temuan) yang sudah dikembalikan baru mencapai Rp 13.359.222.814 atau Rp 13,3 miliar lebih.
Ia membenarkan bahwa dana Rp 13,3 miliar itu telah dikembalikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
Mantan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Papua Barat ini menyatakan bahwa ada batas waktu pengembalian yang telah ditetapkan, sehingga hal itu perlu menjadi perhatian.
Baca Juga : Apresiasi Seminar Wasbang PGGP, Luksen Mayor Dorong Spiritualitas sebagai Fondasi Pembangunan
“Ketika sampai tanggal 24 (September 2025) tidak ada tindak lanjut, maka kita akan panggil untuk sidang TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi),” ucap Erwin Saragih.
Jika tetap bandel, maka kami akan serahkan ke APH (aparat penegak hukum),” sambungnya.
Ia mengatakan tindakan tegas itu dilakukan agar pemerintah daerah dapat mencapai laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2026 mendatang.
Pihaknya masih akan menunggu pengembalian dana tersisa hingga 24 September mendatang atau 60 hari sejak diterbitkannya hasil temuan BPK.
“Kalau tidak dikembalikan, maka kami akan siapkan proses sidang TP-TGR. Jika tetap tidak dikembalikan, maka saya akan serahkan ke APH,” ulangnya.
Erwin tidak menyebut OPD mana yang telah mengembalikan maupun belum mengembalikan anggaran temuan BPK RI tersebut.
Pihaknya dengan tegas menyatakan tidak ada kompromi yang akan diberikan.
“Tidak ada. Takut buat apa?” tanya Erwin Saragih balik.
Lebih lanjut, ia menerangkan jika keterlambatan pengembalian anggaran ada dalam masa 60 hari, maka hal itu masih dianggap kesalahan administrasi.
Jika lewat dari waktu tersebut, maka sudah dapat dipastikan masuk kategori pidana.
